DP3AP2KB Papua Dampingi Ketua TP PKK Kunker ke Kampung Ayapo, Perkuat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupaten Jayapura – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua (DP3AP2KB) Provinsi Papua bersama mitra strategis mendampingi Ketua TP PKK Provinsi Papua, Ra’fatul Mulkiyah Matius Fakhiri, dalam kunjungan kerja ke Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Sabtu (14/2). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak hingga ke tingkat kampung.
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berjalan efektif, terintegrasi, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di akar rumput. Pemerintah provinsi berkomitmen mendorong layanan yang mudah diakses dan responsif terhadap setiap laporan kasus.
Agenda kegiatan dirangkaikan dengan pertemuan bersama peserta Pelatihan Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK juga melakukan pengambilan video narasi terkait penguatan layanan bagi perempuan pendamping sebagai bentuk kampanye edukasi publik.
Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Provinsi Papua menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Harapan Ibu atas inisiatif pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan perempuan dan anak di tingkat masyarakat. Ia menilai langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam mempercepat respons penanganan kasus.
“Saya sangat berterima kasih atas komitmen dan kerja nyata yang telah dilakukan. Ke depan, kolaborasi ini harus terus diperkuat. TP PKK akan mendukung penguatan layanan, pendampingan hukum, dan penanganan kasus agar korban mendapatkan perlindungan yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, Plh. Kepala DP3AP2KB Provinsi Papua, Aplena Betty Yochu, SH., M.Si, menyampaikan bahwa pihaknya merespons positif pembentukan satgas tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi, satgas masih membutuhkan dukungan pemerintah, baik dalam aspek teknis penanganan kasus maupun penguatan administrasi dan kelembagaan.
DP3AP2KB, lanjutnya, siap memberikan pendampingan serta memperkuat jejaring layanan yang telah ada agar mekanisme rujukan dan koordinasi antar pihak dapat berjalan lebih optimal. Hal ini penting untuk memastikan setiap kasus yang dilaporkan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan.
Selain itu, Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender DP3AP2KB Provinsi Papua, Adeltje V. S. Pekade, SH., MM, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak memerlukan kerja bersama yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga mitra, dan masyarakat menjadi kunci agar perempuan dan anak di Papua dapat hidup aman, damai, dan bermartabat.
