Komisi V DPR Papua Lakukan Kunjungan Kerja ke DP3AKB Provinsi Papua
Jayapura, DP3AKB Papua — DPR Provinsi Papua melalui Komisi V melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua, kamis 23 Oktober 2025.
Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua, Josefintje B. Wandosa, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Komisi V DPR Papua tersebut. Ia menilai kunjungan ini merupakan bentuk kemitraan yang penting dalam mendengarkan langsung berbagai tantangan, hambatan, serta capaian yang telah diraih oleh DP3AKB.
“Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Komisi V DPR Papua sebagai mitra kerja kami. Kehadiran mereka menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung apa yang menjadi tantangan dan hambatan kami, sekaligus capaian-capaian yang telah dicapai DP3AKB,” ujar Josefintje.
Ia juga berharap agar kehadiran Komisi V dapat menjadi corong aspirasi DP3AKB di DPR Papua, serta menjembatani koordinasi dengan birokrat lainnya.
“Kami berharap Komisi V dapat menyuarakan kondisi dan kebutuhan kami kepada komisi lain serta kepada para pengambil kebijakan di birokrasi. Sebab, pemberdayaan dan perlindungan anak — baik bagi orang asli Papua maupun seluruh masyarakat di Papua — masih menghadapi tantangan besar,” jelasnya.
Menurut Josefintje, berbagai indikator pembangunan seperti Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pemenuhan Hak Anak, serta Indeks Perlindungan Khusus dan Disabilitas di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, meskipun otonomi khusus sudah berjalan selama 20 tahun.
“Kami ingin ini menjadi gerakan bersama untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak, agar target Papua menuju generasi emas 2045 dapat tercapai,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa penyebab utama terjadinya kasus prostitusi anak dan perdagangan anak di Papua antara lain disebabkan oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pola pengasuhan keluarga yang belum ideal.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Papua, Ny. Dina L. Rumbiak Arisoy, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung berbagai kendala, tantangan, serta capaian program kerja DP3AKB.
“Hari ini banyak hal yang kami dengar. Kami menilai DP3AKB memiliki tanggung jawab yang sangat besar, tidak hanya dari sisi pemerintah, tetapi juga masyarakat dan keluarga,” ungkap Dina.
