Pemprov Papua Tandatangani Kesepakatan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas
Jayapura, 18 November 2025 — Wakil Gubernur Provinsi Papua, Aryoko Rumaropen menegaskan bahwa peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung pada 25 November–10 Desember 2025 harus menjadi momentum gerakan bersama untuk menciptakan Papua yang ramah bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan terpadu yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Rumaropen saat menghadiri penandatanganan Kesepakatan Bersama Pelayanan Terpadu di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Selasa (18/11/2025).
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua bersama TNI, Polri, lembaga hukum, organisasi masyarakat, serta sejumlah instansi terkait menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan, anak dan kelompok rentan korban kekerasan.
Rumaropen menjelaskan, penandatanganan kesepakatan ini bukan pertama kali dilakukan. Perjanjian serupa telah dirintis sejak tahun 2007, dan kini kembali diperkuat serta dimasukkan ke dalam program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang baru.
“Ini sudah kami masukkan di dalam Rencana Kerja Tahunan. Kami tuangkan dalam bentuk program dan kegiatan melalui dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua,” katanya.
Ia menekankan, Pemprov Papua ingin agar pelayanan terpadu dapat diakses hingga tingkat kabupaten/kota, sebagai bentuk komitmen menghadirkan perlindungan menyeluruh bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan di seluruh wilayah Papua.
“Kiranya kerja sama ini memastikan setiap perempuan dan anak Papua dapat hidup dengan aman serta mendapatkan pelayanan perlindungan yang bermartabat,” tegasnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bidang Perempuan dan Politik, Nia Sjarifudin, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Papua dalam 100 hari kerja pemerintahan baru. Menurutnya, kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi secara nasional, dan dapat berdampak pada cita-cita Indonesia Emas.
“Tapi hari ini luar biasa karena dalam 100 hari kerja Pemerintah Provinsi Papua, sesuai janji kampanye, justru melakukan hal yang sangat terbaik. Dengan penandatanganan kesepakatan ini, artinya kita semua sadar untuk menyelamatkan perempuan,” kata Nia.
