PEREMPUAN PAPUA SELATAN BANGKIT, BKOW SEGERA DIBENTUK
Jayapura, 14 April 2025 — Dalam rangka memperkuat peran perempuan di wilayah otonomi baru, Istri Wakil Gubernur Papua Selatan, Tetyliana Moi Wolo, S.Pd, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua pada Senin (14/4).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk berkonsultasi dan meminta arahan terkait rencana pembentukan Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) di Provinsi Papua Selatan, yang baru terbentuk sebagai daerah otonom.
Dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala DP3AKB Provinsi Papua, Ibu Josefintje B. Wandosa SE.,M.Si, menjelaskan bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh dalam pembentukan BKOW di provinsi baru. Di antaranya adalah memberikan mandat kepada pengurus BKOW Provinsi Papua sebagai provinsi induk untuk membentuk kepengurusan di Papua Selatan. Alternatif lainnya adalah penunjukan langsung oleh Gubernur Papua Selatan terhadap sosok perempuan yang cakap dan memenuhi syarat, dengan pembinaan langsung dari Ibu Wakil Gubernur.
"DP3AKB Provinsi Papua siap memberikan dukungan teknis berupa dokumen dan panduan pembentukan organisasi, seperti contoh SK pembentukan, panduan teknis, AD/ART, serta naskah pelantikan," ujar Josefintje.
Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua BKOW Provinsi Papua, Drs. Sipora N. Moduw, SE., MM., yang telah menjabat sejak tahun 2004. Ia menyampaikan dukungan penuhnya terhadap inisiatif pembentukan BKOW Papua Selatan serta menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah.
“Perempuan jangan dipandang sebelah mata. Mereka memiliki kemampuan dan kapasitas yang bisa menjadi kekuatan luar biasa bagi pembangunan,” tegas Sipora.
Mengenai identitas visual organisasi, DP3AKB Provinsi Papua menyarankan agar BKOW Papua Selatan memiliki lambang atau logo tersendiri yang mencerminkan identitas budaya dan karakteristik khas daerah.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis untuk membentuk organisasi perempuan yang solid di Papua Selatan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
