PUG PAPUA MANTAPKAN ARAH KEBIJAKAN GENDER DAERAH
Jayapura, DP3AKB Papua — Bidang Pengarustamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi pada 30–31 Juli 2025, bertempat di Hotel Hox Jayapura.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan PUG di tingkat Provinsi Papua, serta memastikan sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Selama dua hari pelaksanaan, Bidang PUG berhasil menyusun tiga dokumen strategis sebagai hasil utama kegiatan ini.
Tiga dokumen dimaksud adalah Draf Revisi Peraturan Gubernur Papua Nomor 58 Tahun 2019, sebagai tindak lanjut atas revitalisasi kebijakan PUG yang diarahkan oleh pemerintah pusat, Draf Rencana Aksi Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Papua, yang akan menjadi acuan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PUG dan Laporan Penyelenggaraan PUG Tahun 2024, disusun sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
Perumusan kebijakan ini dilakukan oleh Tim Teknis PUG dan Inklusi Sosial Provinsi Papua yang melibatkan empat lembaga driver PUG yaitu Bapperida, Inspektorat, Keuangan, DP3AKB, serta akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen).
Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Plt. Kepala Bidang Pelembagaan PUG, Adeltje Pekade, SH, MM, akademisi Uncen Christine Wakarmamu, SE, M.Si, serta Koordinator GEDSI Sinergi Kolaborasi dan Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Papua, Irene Djafar, S.IP.
Plt. Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Papua, Josefintje B. Wandosa, SE., M.Si, yang menutup acara, memberikan apresiasi atas hasil kerja tim PUG.
“Saya merasa waktu dua hari ini sangat singkat, tetapi teman-teman dari PUG bisa duduk bersama dan menghasilkan tiga program utama, itu luar biasa,” ujarnya.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen DP3AKB Papua dalam mempercepat implementasi Pengarustamaan Gender demi pembangunan yang lebih setara dan inklusif bagi seluruh masyarakat Papua.
