DP3AKB Papua Tegaskan Pentingnya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan
Sentani, DP3AKB Papua - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Lokakarya Kabupaten Layak Anak yang berlangsung di Sentani, Kabupaten Jayapura (19/08)
Pelaksana Tugas Kepala DP3AKB Papua, Josefintje B. Wandosa, menyampaikan bahwa hasil survei nasional menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, termasuk di Papua. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021, data menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Selain itu, dua dari sepuluh anak laki-laki dan empat dari sepuluh anak perempuan berusia 13 hingga 17 tahun juga tercatat pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan. Fakta ini, menurut Josefintje, menjadi dasar penting untuk memperkuat strategi perlindungan anak dan perempuan melalui kolaborasi semua pihak.
Ia menambahkan bahwa DP3AKB Papua akan terus mendorong edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah kekerasan sejak dini, termasuk melalui pendidikan keluarga, sekolah, dan tokoh masyarakat. Menurutnya, membangun budaya anti-kekerasan di tengah masyarakat merupakan pekerjaan bersama yang memerlukan sinergi lintas sektor.
Langkah lain yang tengah diupayakan adalah memperkuat keberadaan lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan di setiap daerah. Layanan ini tidak hanya menyediakan bantuan hukum dan medis, tetapi juga pendampingan psikologis bagi korban kekerasan, agar mereka bisa pulih dan kembali berdaya.
Josefintje juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan. Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk lebih terbuka dalam membicarakan isu kekerasan, serta tidak ragu melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak berwenang.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, akan terus memperkuat komitmen melalui kebijakan-kebijakan berbasis data dan pendekatan partisipatif. Diharapkan, dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan adanya lokakarya ini, DP3AKB berharap seluruh kabupaten/kota di Papua dapat mengambil langkah konkret menuju status sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Hal ini bukan hanya target administratif, tetapi merupakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
